Serangan Muslim Pertama ke Anak Benua India

Sepanjang tahun-tahun awal khilafah mereka, kaum Ummaiyyah mencoba beberapa kali menyerbu anak-benua India. Tentu saja, salah satu tujuan utama mereka adalah memperoleh kendali atas cabang jalur perdagangan yang menyusuri lembah Sungai Indus menuju pelabuhan-pelabuhan Sindh. Karena mereka tak pernah berhasil merebut Gandhara dari Turki Shahi, mereka tak pernah bisa melintasi Gandhara untuk memasuki anak-benua India melalui Terusan Khyber. Satu-satunya jalur lain adalah memutari Gandhara, menguasai Sindh hingga bagian selatannya, dan menyerang Gandhara di kedua sisi.

Dua upaya pertama untuk menguasai Sindh tidak berhasil. Namun, pada 711, di waktu yang kurang lebih sama dengan saat mereka menguasai Samarkand, kaum Arab ini akhirnya mencapai tujuan mereka. Ketika itu, Hajjaj bin Yusuf Sakafi adalah gubernur provinsi-provinsi paling timur dari Kekaisaran Ummaiyyah, yang meliputi wilayah yang saat ini Iran timur, Balukhistan (Makran), dan Afghanistan selatan. Ia memutuskan untuk mengirimkan keponakan sekaligus menantu laki-lakinya, Jenderal Muhammad bin-Qasim, bersama 20 ribu pasukan, untuk melancarkan serangan dua arah ke Sindh melalui darat dan laut. Target awalnya adalah kota pesisir Debal, dekat wilayah yang saat ini Karachi.

Sindh, pada masa itu, memiliki penduduk campuran antara umat Hindu, Buddha, dan Jain. Xuanzang mewartakan bahwa lebih dari empat ratus wihara Buddha berada di sana dengan biksu sejumlah dua puluah enam ribu. Sebagian besar penduduk kota yang merupakan pedagang dan pengrajin adalah umat Buddha, sementara petani di pedesaan sebagian besar menganut Hindu. Sindh diperintah oleh Chach, seorang brahmana Hindu dengan dukungan di pedesaan, yang telah merebut kendali pemerintahan secara paksa. Ia mendukung pertanian dan tidak tertarik melindungi perdagangan.

Umat Hindu memiliki kasta pejuang yang, bersama pemimpin politik dan agama mereka, memerangi pasukan besar Ummaiyyah. Umat Buddha, di sisi lain, yang tidak memiliki tradisi atau kasta pejuang, dan tidak puas dengan kebijakan-kebijakan Chach, memilih menghindari pertempuran dan menyerah secara damai. Pasukan Jenderal bin-Qasim meraih kemenangan, dan dikabarkan membantai penduduk setempat dalam jumlah besar, yang mengakibatkan kerusakan besar di kota itu sebagai hukuman atas perlawanan gigih mereka. Sulit untuk mengetahui seberapa jauh kabar pembunuhan ini dibesar-besarkan. Bagaimanapun juga, kaum Arab ingin mempertahankan Sindh yang berharga untuk meningkatkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan yang melaluinya. Meski demikian, kaum Ummaiyyah menghancurkan candi utama Hindu di sana dan mendirikan masjid di atasnya.

Pasukan Ummaiyyah melanjutkan serangan ke Nirun dekat wilayah yang saat ini Hyderabad, Pakistan. Gubernur Buddha kota ini menyerah dengan sukarela. Namun, untuk memberikan contoh lebih jauh, umat Muslim yang berjaya ini juga mendirikan sebuah masjid di tempat yang dulu terdapat wihara utama Buddha. Mereka tidak merusak bagian-bagian lain dari Hyderabad.

Baik umat Buddha maupun Hindu bekerja sama dengan orang Arab, meskipun lebih banyak umat Buddha yang melakukannya daripada umat Hindu. Sehingga, dua pertiga kota-kota Sindh menyerah secara damai kepada penyerbu dan membuat persetujuan. Mereka yang menentang diserang dan dihukum; mereka yang menyerah atau bekerja sama memperoleh keamanan dan kebebasan beragama.

Dengan persetujuan Gubernur Hajjaj, Jenderal bin-Qashim sekarang melaksanakan kebijakan tenggang rasa. Umat Buddha dan Hindu diberi status warga yang dilindungi (dhimmi). Selama mereka tetap setia pada Khalifah Ummaiyyah dan membayar pajak penduduk, mereka diizinkan mengikuti keyakinan mereka dan mempertahankan tanah dan harta milik mereka. Bagaimanapun, banyak pedagang dan pengrajin Buddha secara sukarela pindah agama menjadi Muslim. Akibat muncul persaingan usaha dari penduduk Muslim, mereka melihat adanya keuntungan ekonomi dari pindah agama dan membayar pajak yang lebih sedikit. Selain pajak penduduk, pedagang dhimmi juga harus membayar pajak ganda untuk segala macam barang.

Di sisi lain, meskipun Jenderal bin-Qashim memiliki kepentingan tertentu untuk menyebarkan Islam, ini bukanlah perhatian utamanya. Tentu saja, ia menerima perpindahan agama ke Islam, tapi pusat perhatiannya adalah mempertahankan kekuasaan politik. Ia perlu meningkatkan kekayaannya sebanyak mungkin untuk membayar kembali pada Hajjaj atas biaya mahal operasi militernya dan kegagalan-kegagalan militer sebelumnya.

Jenderal Arab ini berhasil mencapai tujuannya tidak hanya melalui pajak penduduk, tanah, dan perdagangan, tapi juga melalui pajak peziarah yang harus dibayar umat Buddha dan Hindu bila ingin mengunjungi candi suci mereka. Ini mungkin menandakan bahwa para biksu Buddha dari Sindh, seperti rekan-rekan mereka di Gandhara di sebelah utara, juga mengalami kemunduran adat saat diterapkannya biaya masuk ke wihara dan bahwa kaum Ummaiyyah semata mengambil alih pendapatan mereka. Sehingga, untuk sebagian besar, umat Muslim tidak lagi menghancurkan candi Buddha dan Hindu di Sindh, atau lukisan maupun benda suci di dalamnya, karena candi-candi itu memikat peziarah dan menghasilkan pendapatan.

Pusat kegiatan Buddha terbesar di India barat pada masa itu adalah di Valabhi, yang berada di pesisir timur Saurashtra di wilayah yang masa kini Gujarat. Wilayah ini dikuasai oleh Dinasti Maitraka (480-710) yang telah memisahkan diri dari Kekaisaran Gupta Pertama selama tahun-tahun terakhir kemundurannya sebelum Hun Putih mengambil alih. Menurut Xuanzang, terdapat lebih dari seratus wihara di wilayah ini dengan biksu sejumlah enam ribu.

Bangunan terbesar dari itu semua adalah Kompleks Wihara Dudda, sebuah universitas wihara luas tempat para biksu menerima pendidikan luas yang mencakup bukan hanya pelajaran agama Buddha, tapi juga pengobatan dan ilmu pengetahuan sekuler. Banyak lulusannya lalu bekerja untuk pemerintahan di bawah Maitraka. Raja-raja Maitraka, kemudian, memberi masing-masing wihara itu beberapa desa sebagai dukungan. Seorang peziarah Han Cina, Yijing, mengunjungi Valabhi di tahun-tahun terakhir kekuasaan Maitraka dan membuktikan kelanjutan kebesaran Maitraka.

Pada 710, satu tahun sebelum serangan Ummaiyyah ke Sindh, kerajaan Maitraka terpecah, dengan kaum Rashtrakuta (710-775) menguasai sebagian besar wilayahnya. Para penguasa baru ini melanjutkan dukungan pendahulu mereka terhadap wihara-wihara Buddha. Program-program pelatihan di Wihara Dudda tetap berlanjut tanpa gangguan.

Tidak lama setelahnya, Jenderal bin-Qasim mengirimkan utusan ke Saurashtra, tempat pasukannya membuat perjanjian damai tentang permukiman dengan penguasa-penguasa Rashtrakuta. Perdagangan laut dari India tengah ke Byzantium dan Eropa bergerak melewati pelabuhan-pelabuhan Saurashtra. Orang Arab ingin mengenakan pajak terhadapnya juga, terutama bila orang India mencoba mengalihkan perdagangan di sana dari Gandhara untuk menghindari pelabuhan-pelabuhan Sindh.

Tentara Muslim tidak menyebabkan kerusakan apa pun terhadap lembaga-lembaga Buddha di Valabhi pada masa itu. Lembaga-lembaga ini terus berkembang dan menampung biksu yang mengungsi dari Sindh. Di tahun-tahun selanjutnya, banyak wihara baru berdiri di Valabhi untuk menampung kedatangan para pengungsi itu.

Perusakan yang dilakukan Ummaiyyah terhadap wihara-wihara di Sindh tampaknya merupakan suatu peristiwa yang jarang dan langkah awal dalam pendudukan mereka. Para jenderal Ummaiyyah memerintahkan perusakan itu untuk menghukum atau mencegah pihak musuh. Tapi, yang terjadi di Sindh tidak demikian. Ketika, kemudian, wilayah-wilayah seperti Saurashtra menyerah secara damai, pasukan Ummaiiyah pun meninggalkan wihara-wihara tanpa merusaknya. Bila kaum Arab Muslim berniat melenyapkan agama Buddha, mereka tak akan meninggalkan Valabhi tidak tersentuh. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa tindak kekerasan terhadap wihara-wihara Buddha, secara umum, bersifat politik, bukan keagamaan. Tentu saja, orang-orang yang ikut serta dalam peristiwa itu bisa memiliki alasan pribadi masing-masing.

Setelah menetap hanya selama tiga tahun di Sindh, Jenderal bin-Qasim kembali ke mahkamah Hajjaj, meninggalkan kepada bawahan-bawahannya tugas untuk menerapkan kebijakan pragmatisnya memanfaatkan perasaan keagamaan Buddha dan Hindu guna memperoleh pendapatan. Namun, tidak lama setelah kepergiannya, penguasa Hindu setempat memperoleh kembali kendali atas sebagian besar wilayah mereka, membuat kaum Arab hanya menguasai sedikit kota-kota utama Sindh.

Pada 715, Gubernur Hajjaj, didorong oleh keberhasilan keponakannya di Sindh, mengirimkan Jenderal Qutaiba untuk mengambil kembali Baktria melalui serangan dari Iran timur laut. Jenderal Qutaiba berhasil dan menciptakan kerusakan besar terhadap Wihara Nava sebagai hukuman atas pemberontakan sebelumnya. Banyak biksu melarikan diri ke timur menuju Kashmir dan Khotan. Raja Karkota, Lalitaditya (memerintah 701-738), membangun banyak wihara di Kashmir, atas dukungan menteri Baktria-nya yang beragama Buddha, untuk mewadahi perpindahan besar-besaran para pengungsi terdidik. Ini berperan besar dalam memperkuat pengaruh Buddha di Kashmir.

Wihara Nava dengan cepat pulih kembali dan segera berfungsi seperti semula, menandakan bahwa perusakan umat Muslim terhadap wihara-wihara Buddha bukanlah tindakan atas dorongan keagamaan, Bila terjadi demikian, tentunya mereka tidak akan mengizinkan pembangunan kembali lembaga itu.

Setelah kemenangan Ummaiyyah di Baktria atas Turki Shahi dan sekutu Tibet mereka, kaum Tibet memindahkan dukungan mereka dan, atas dasar pertimbangan politik, bersekutu dengan kaum Arab. Kaum Tibet, yang telah gagal di persekutuan lainnya untuk mendapatkan kembali kota-kota oase di Turkistan Timur yang lepas dari mereka 22 tahun sebelumnya, tentu berharap bahwa bersama kaum Ummaiyyah mereka bisa menaklukkan Jalur Sutra dan berbagi kendali atasnya. Perbedaan agama tampaknya tidak memiliki peran ketika tiba saatnya untuk memperluas kekuasaan dan menambah kekayaan negara.

Dengan bantuan kaum Tibet, Jenderal Quitaba selanjutnya merebut Ferghana dari Turgi, tapi ia terbunuh dalam pertempuran saat bersiap melancarkan serangan untuk merebut Kashgar dari Turgi. Kaum Arab lalu tidak pernah memiliki kesempatan lain untuk melaju hingga ke Turkistan Timur.

Meskipun ada kecenderungan umum adanya tenggang rasa agama oleh khalifah-khalifah Ummaiyyah sebelumnya, Umar II (717-720) menerapkan kebijakan menyebarkan Islam dengan mengirimkan guru-guru rohani (Arab. ulama) ke negeri-negeri jauh. Namun, kedudukannya agak lemah dan ia tidak bisa melaksanakan kebijakannya secara ketat. Sebagai contoh, khalifah itu menyatakan bahwa pemimpin masyarakat setempat bisa memerintah di Sindh hanya jika mereka pindah agama ke Islam. Bagaimanapun, karena kaum Ummaiyyah telah kehilangan kendali politik atas Sindh pada saat itu, Umar II cenderung diabaikan dan ia tidak memaksakan hal itu. Kaum Muslim baru itu hidup selaras dengan kaum Buddha dan Hindu Sindh, sebuah pola yang terus berlanjut bahkan usai kemunduran peran Ummaiyyah. Naskah-naskah Wangsa Pala (750-akhir abad ke-12) dari India utara selama abad-abad selanjutnya terus mengacu kepada biksu-biksu Buddha dari Sindh.

Umar II juga menyatakan bahwa semua sekutu Ummaiyyah harus mengikuti Islam. Oleh karena itu, mahkamah kekaisaran Tibet mengirimkan seorang wakil resmi yang meminta kedatangan seorang guru ke negerinya untuk mengajarkan keyakinan baru itu. Sang Khalifah mengirimkan al-Salit bin-Abdullah al-Hanafi. Fakta bahwa guru ini tidak memiliki catatan keberhasilan dalam mendapatkan orang Tibet yang pindah ke Islam menunjukkan bahwa kaum Ummaiyyah tidak berkeras dalam upaya mereka menyebarkan agama Islam. Bahkan, kesetiaan pada suku Arab jauh lebih penting bagi Ummaiyyah dibanding membangun masyarakat Islam yang beraneka budaya. Setiap kali mereka menaklukkan kerajaan di Asia Tengah, mereka memindahkan agama dan budaya mereka terutama untuk diri mereka sendiri.

Ada juga alasan-alasan lain mengapa Tibet tidak menerima keberadaan guru Muslim tersebut. Semua ini kurang begitu berhubungan dengan doktrin-doktrin Islam itu sendiri. Mari kita lihat lebih dekat latar belakang politik yang mengelilingi pertemuan pertama antara agama Islam dan Buddha di Tibet.